Oleh Modernland Cilejit • kategori Angsuran KPR

Syarat Gaji Karyawan Untuk KPR Rumah Subsidi Pemerintah

Kementerian PUPR memberikan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada pekerja dengan syarat gaji sebesar atau di bawah Rp 8 juta per bulan. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyebut pendaftar aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi atau SiKasep didominasi oleh pekerja dengan gaji di bawah Rp 4 juta.

Berdasarkan dashboard management control PPDPP, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan pendaftar SiKasep periode 23 September 2020 didominasi oleh pendaftar dengan penghasilan antara Rp 2,5 juta – Rp 4 juta sebanyak 198.739 calon debitur.

Jumlah itu mencapai 73,02 persen dari total pendaftar yang ada. “Sudah saatnya masyarakat berpenghasilan rendah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang membantu,” ujar Arief. Selanjutnya, pendaftar SiKasep berpenghasilan Rp 4 juta – Rp 8 juta tercatat sebanyak 50.163 calon debitur atau 18,43 persen dari total pendaftar.

Terakhir, masyarakat dengan penghasilan kurang dari Rp 2,5 juta atau sebanyak 21.411 calon debitur, sekitar 7,87 dari jumlah pendaftar, ikut mengajukan diri. Secara total, jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SiKasep mencapai 228 ribu calon debitur. Di antaranya 40.930 pendaftar belum mengajukan subsidi checking, 94.355 calon debitur lainnya dinyatakan lolos subsidi checking.

Kemudian, 10.843 calon debitur dalam proses verifikasi bank pelaksana dan 398 calon debitur sudah diajukan oleh bank pelaksana untuk dicairkan dananya. Sementara, 90.934 debitur telah menikmati dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurut Arief, pandemi covid-19 yang melanda tidak menunjukkan penurunan permintaan subsidi KPR. Jumlah masyarakat yang mengakses SiKasep tembus 31.082 calon debitur per 23 September.

Tingginya minat masyarakat ini, sambung dia, tidak terlepas dari layanan aplikasi yang bisa diakses masyarakat dimana pun. Cukup mengunduh aplikasi, masyarakat sudah bisa mencari rumah subsidi yang dibutuhkan dan mengikuti proses yang ada. “Ke depan, diharapkan PPDPP akan terus mengembangkan aplikasi dan teknologi untuk peningkatan layanan pembiayaan perumahan di Indonesia,” imbuh Arief.

Syarat Gaji Mendapatkan KPR Rumah Subsidi Pemerintah

Sementara, untuk tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 19,1 triliun (terdiri dari Rp 16,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok). Di penghujung pekan pertama Maret 2021, Jumat (5/3), PPDPP telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp 201,098 miliar untuk 1.840 unit atau 1,17 persen dari target unit yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Arief meminta bank pelaksana penyalur dana FLPP untuk mulai memproses permohonan calon debitur KPR FLPP tahun ini serta mendahulukan calon debitur 2020. Penyaluran dana FLPP telah disalurkan oleh 16 Bank pelaksana dari 38 bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP antara lain yaitu

Bank BRI menyalurkan terbanyak periode ini dengan nilai 816 unit.
Bank BJB sebanyak 405 unit
Bank Jambi sebanyak 178 unit
Bank Artha Graha sebanyak 119 unit
Bank Sulselbar sebanyak 99 unit
Bank Jatim Syariah sebanyak 63 unit
Bank Nagari sebanyak 38 unit
BNI sebanyak 33 unit
Bank Jambi Syariah sebanyak 30 unit
Bank BRI Agro, sebanyak 20 unit
Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 15 unit
Bank DIY sebanyak 9 unit
Bank Kalsel Syariah sebanyak 5 unit
Bank Riau Kepri sebanyak 5 unit
Bank Kalsel sebanyak 3 unit
Bank NTT sebanyak 2 unit.

“Jika kerja sama ini segera terwujud, maka akan semakin mempermudah pengawasan keterhunian rumah subsidi bagi pemerintah,” kata Arief. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan profil debitur penerima KPR subsidi perumahan didominasi oleh masyarakat dengan gaji berkisar Rp 3 juta sampai dengan Rp 4 juta. “Dilihat dari kelompok gaji, debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh debitur yang memiliki gaji berkisar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta sebesar 51 persen,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto.

Gaji Pokok KPR Rumah Subsidi Pemerintah

“Kemudian debitur dengan gaji pokok di bawah Rp 2 juta hingga Rp 3 juta sebesar 36 persen, sisanya bervariariasi di bawah gaji pokok Rp 2 juta dan di atas Rp 4 juta,” kata dia lagi. Di samping itu, ia juga menambahkan bahwa profil debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh pekerja di sektor swasta yaitu sebesar 72,79 persen, wiraswasta sebesar 10,47 persen, PNS dan TNI/POLRI sebesar 14,9 persen, serta lainnya atau debitur yang bekerja di sektor informal sebesar 1,83 persen.

Seperti diketahui untuk Tahun 2021-2024 jenis pekerjaan tersebut untuk sementara bukan menjadi prioritas penyaluran KPR Tapera. Untuk periode awal, KPR Tapera akan disalurkan kepada ASN dan diharapkan dalam waktu dekat dapat memfasilitasi TNI/POLRI juga. Hal ini ada kaitannya dengan masalah kepesertaan. Sebelumnya Kementerian PUPR menargetkan bantuan subsidi perumahan pada tahun ini untuk 222.876 unit hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

Mudah dan Akurat Bantuan pembiayaan perumahan untuk TA 2021 itu terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi MBR.

Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen. Kementerian PUPR juga menegaskan pemerintah berkomitmen terus melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga tahun 2024 sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal. “Sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal, Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program FLPP sampai dengan tahun 2024,” ujar dia.

Alasan mengapa FLPP akan dilanjutkan penyalurannya sampai dengan tahun 2024 oleh pemerintah dikarenakan sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak MBR diluar ASN/TNI/POLRI yang belum menjadi anggota BP Tapera. “Adapun pengelola dana FLPP ke depan, sebagaimana diatur oleh PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, akan dikelola oleh BP Tapera,” kata dia. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 16,66 triliun bagi 157.500 unit rumah subsidi pada 2021.