Oleh Modernland Cilejit • kategori Bank BTN

Prosedur KPR Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Freelance

Saya tidak menyangka, dengan pekerjaan ojol ini yang bukan pekerja formal dan bukan pegawai tetap malah bisa punya rumah dan dibantu. Hati Alex terasa hangat. Perasaannya tak karuan saat mendapati namanya lolos dalam seleksi program bantuan kredit pemilikan rumah (KPR) yang digagas oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), Perum Perumnas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pria yang memiliki nama lengkap Alexander Hogiono Yogo Kusuma ini segera meneruskan kabar gembira tersebut kepada istrinya. Memang, memiliki rumah sendiri dan pindah dari pondok indah mertua adalah impian mereka berdua sejak awal menikah pada 2012 lalu. Dengan program ini, Alex dan keluarganya bisa menempati sebuah rumah di kawasan Jeruksawit, Karanganyar, Jawa Tengah.

“Waktu itu saya lagi on bid (cari penumpang) ada notifikasi pengumuman program kredit rumah. Itu sekitar awal Oktober, saya langsung screenshot dan kirim ke istri. Dia bilang ayo kita coba, siapa tahu rezeki. Malamnya kami isi formulir itu bareng-bareng,” ujarnya kepada Modernland Cilejit belum lama ini.

Formulir yang dimaksud Alex harus diisi dalam waktu 3 hari dan diserahkan ke Gojek. Alex lolos tahap pertama dan kemudian diminta mengumpulkan berkas untuk pengajuan kredit di program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Program BP2BT yang diikuti Alex merupakan program pemerintah yang memungkinkan pekerja informal seperti dirinya bisa punya rumah. Mereka yang tidak punya gaji tetap seperti driver ojol, tukang cukur hingga pedagang pasar bisa punya rumah dengan skema cicilan atau kredit pemilikan rumah (KPR) yang difasilitasi oleh pemerintah.

Prosedur Pengajuan Subsidi DP Rumah

Alex bercerita, menurut Alex berkas yang dibutuhkan tidak terlalu rumit layaknya dokumen pengajuan kredit di bank pada umumnya. Dari laman resmi Bank BTN disebutkan persyaratan pemohon program BP2BT adalah sebagai berikut

WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah
Memiliki penghasilan untuk Zona I dan II Rumah Tapak Rp 6 juta dan zona III Rp 6,5 juta
Lalu pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah
Belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah
Memiliki NPWP aktif
Sudah memiliki dan pernah mengisi SPT PPh orang pribadi
NIK terdaftar di Dukcapil

Untuk dokumen yang dibutuhkan adalah memiliki KTP, KK atau Kartu Keluarga, NPWP, buku atau akta nikah/akta cerai untuk yang sudah bercerai serta slip gaji 3 bulan terakhir.

Adapun persyaratan untuk pemohon yang memiliki penghasilan tidak tetap baik itu pegawai tidak tetap atau freelancer adalah :

Pemohon cukup menabung di BTN selama 3 bulan yang dibuktikan dengan rekening koran tabungan 3 bulan terakhir.
Riwayat tabungan ini yang akan menjadi dasar penilaian bank untuk menentukan kelayakan pemohon menerima kredit
Bila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi maka syarat selanjutnya adalah surat keterangan kerja dari perusahaan atau surat keterangan usaha (untuk wiraswasta).

“Saya dapat subsidi bentuknya DP sebesar Rp 40 juta. Jadi saya cuma bayar Rp 2 juta, itu sudah masuk ke angsuran pertama dan all in kepengurusan surat di notaris, pecah sertifikat sampai balik nama. Dari BTN semuanya membantu, kita dibuatkan grup, jadi apa saja nanti yang kurang diinfokan” jelas dia. Hingga akhirnya, proses pengajuan sudah selesai dan dia dinyatakan lolos untuk mengikuti program ini dan melakukan akad kredit di Bank BTN.

Impian punya rumah bisa jadi hal yang paling penting bagi banyak orang. Bagi Alex, sebuah keluarga jika tinggal di keluarga lain akan sulit bergerak, karena segala hal yang ingin dikerjakan menjadi terbatas. “Meskipun sebenarnya mertua membebaskan, tapikan ini bukan tempat saya sendiri. Namanya orang Jawa pasti ada sungkannya. Kalau di rumah sendiri mau ngapain aja bebas, mau benahin bagian ini itu bebas. Paling diskusinya jadi sama istri saja,” kata Alex kepada belum lama ini.

Arti rumah untuk Alex adalah sebuah tempat atau tujuan pulang. Untuk kembali ke keluarga. “Rumah itu seperti nafas kedua di keluarga, penting sekali punya rumah. Rasanya bagaimana ya kalau sudah berumah tangga tapi belum punya rumah sendiri. Kalau kita berumah tangga tapi masih campur dengan orang lain, segala keputusan pasti tidak bisa kita ambil sendiri. Kalau sudah ada rumah, keputusan bisa diambil dengan pasangan serta dengan anak,” jelas dia.

“Di rumah baru, saya ingin tanam pohon buah di taman atau teh-tehan untuk jadi pagar. Kalau di rumah mertua kan nggak bisa, di rumah sendiri baru bebas mau tanam pohon apa saja he he he,” seloroh Alex. Dengan pohon-pohon itu, dia mengharapkan rumahnya bisa sejuk dan segar serta bila berbuah dapat dijual untuk tambahan penghasilan

Alex dan istrinya memang sudah membuka rekening Bank BTN sejak awal menikah. Tujuannya satu, yaitu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli rumah. Mereka membuka rekening atas nama sang istri. Jumlahnya tergantung sisa uang bulanan. Biasanya dia menabung di kisaran Rp 400 ribu sampai Rp 1 juta atau jumlah yang lebih besar, jika ada bonus dari tempatnya bekerja.

Dulu, sebelum menjadi driver ojek online pada 2019, Alex adalah seorang pegawai kantoran. Alex di sebuah bank swasta sebagai staf pemasaran dan istrinya bagian akunting di sebuah toko komputer. Mereka juga sempat mengajukan kredit ke bank, namun terbentur persyaratan karena bukan pegawai tetap. Akhirnya pengajuan kredit itu kandas dan membuat mereka harus bertahan di rumah mertua.

Tak sampai di situ, pandemi juga mengikis tabungan yang selama ini mereka kumpulkan. Namun tahun lalu sepertinya Dewi Fortuna berpihak pada mereka berdua, karena bisa mendapatkan bantuan untuk memiliki rumah. Adanya program pemerintah yang memungkinkan pekerja informal sepertinya punya rumah seolah menjadi mimpi yang berubah jadi kenyataan. Kerena punya rumah bukan cuma mimpi pegawai bergaji tetap.

Program KPR Untuk Driver Ojek Online

“Saya tidak menyangka, dengan pekerjaan ojol ini yang bukan pekerja formal dan bukan pegawai tetap malah bisa punya rumah dan dibantu. Senang sekali saya,” imbuh dia. Memang, selama ini status pegawai tetap merupakan syarat mutlak yang ditetapkan oleh bank untuk orang yang akan mengajukan permohonan KPR.

Kini, setiap bulan Alex membayar cicilan Rp 915 ribu, selama 10 tahun dengan suku bunga fixed. Untuk 10 tahun berikutnya akan mengikuti suku bunga. Sistem pembayarannya, penghasilan Alex setiap hari akan dipotong dari saldo driver sebesar Rp 50 ribu.

Jadi setiap tanggal 1 dan tanggal 16 dari pihak Gojek akan menyetorkan ke Bank BTN. Dalam satu bulan artinya uang yang dikumpulkan mencapai Rp 1,5 juta. Harus dibayar Rp 915 ribu, sisanya akan mengendap di rekening Alex dan diakumulasikan untuk cicilan berikutnya. Sekadar informasi setiap harinya dia bisa membawa pulang uang Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu bersih. Sudah dipotong cicilan rumah, bensin dan operasional seperti makan dan minum.

Tak cuma driver ojol, para pedagang pasar juga memiliki rumah dengan program kredit Bank BTN ini. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kabupaten Bekasi Yuli Sri Mulyati mengungkapkan, ada sejumlah pedagang pasar yang telah memiliki rumah sendiri dengan program BP2BT ini.

“Untuk pedagang pasar di sini sudah ada 8 rumah, sebenarnya yang penting dia punya usaha sendiri. Mulai dari pedagang kerudung dan daster di Cikarang, pedagang sayur di Lemah Abang sampai pedagang nasi bebek di Tambun. Jadi mereka yang mengajukan disurvei kelayakan oleh Bank BTN,” jelas dia.

Yuli mengungkapkan sebenarnya banyak yang mengajukan kredit ini dari kalangan pedagang pasar. Namun kadang terbentur dengan persyaratan. Dia mencontohkan usia yang lewat dari ketentuan, sampai rekam kreditnya yang rusak karena adanya tunggakan cicilan PayLater.

“Selain itu ada juga pedagang yang mengajukan tapi terkendala dengan akta cerai di pengadilan agama. Tapi kalau keinginan punya rumah, para pedagang ini sangat antusias sekali. Apalagi dapat bantuan subsidi Rp 40 juta kan,” jelasnya.

Pengamat Properti dan Perumahan Anton Sitorus mengungkapkan betapa pentingnya rumah untuk masyarakat di Indonesia. “Ini karena semuanya berasal dari rumah, pendidikan keluarga dan masa depan bangsa itu dari rumah. Jadi pembangunan rumah ini juga penting untuk sosial dan politik,” jelas dia.

Menurut Anton, program kredit rumah untuk pekerja informal ini harus diperbanyak dan sosialisasinya lebih gencar. Hal ini agar program bisa tersebar luas dan semakin banyak masyarakat yang bisa mendapat bantuan ini dan mendapatkan hunian yang layak. Apalagi saat ini, masalah besar yang ada di perumahan adalah jumlah backlog yang masih besar. Sekadar informasi, saat ini backlog perumahan masih di kisaran 12,7 juta.

“Sekarang berapa banyak orang yang nggak punya rumah dan tinggal sama mertua? Atau mungkin ngontrak di rumah petak? Masih banyak sekali. Program kayak gini lebih banyak, lebih bagus ya. Sosialisasi ditingkatkan, jadi makin banyak orang yang bisa punya rumah,” jelas dia.

Menurut Anton, program seperti ini bisa memudahkan para pekerja di sektor informal untuk berkesempatan mempunyai rumah yang layak huni. Apalagi sekarang harga rumah terus naik dan penghasilan kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan saat ini memang pekerja informal masih menjadi ‘anak tiri’ dalam proses pengajuan KPR di banyak bank. Padahal saat ini, jumlah pekerja informal cukup besar di Indonesia. Ini artinya, banyak orang yang pasti kesulitan untuk memiliki rumah dengan skema KPR.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 dari 135,30 juta orang yang bekerja ada 59,31% penduduk yang bekerja di kegiatan informal atau 80,42 juta orang. Persentase ini memang turun dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021 dan Februari 2022. Namun untuk pekerja informal yang sudah mendapat bantuan subsidi baru sekitar 6-7% dari total.

Menurut Bhima, memang dibutuhkan perluasan model untuk pengajuan syarat agunan KPR BP2BT pada KPR perbankan secara umum. Dia menambahkan, saat ini memang masalahnya adalah tidak pastinya pemasukan bulanan dan bisa diganti dengan laporan omzet usaha. Atau syara “Jika semua bank model KPR nya seperti syarat BP2BT mungkin tidak masalah dan para pekerja informal bisa ikut mengajukan KPR,” ujarnya.

KPR BTN Berbunga Rendah

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan saat ini Bank BTN berupaya untuk memperluas pelayanan perumahan dari sektor formal ke informal. Misalnya, BTN telah bekerja sama dengan pedagang pasar melalui IKAPPI yang jumlah anggotanya mencapai 12 juta orang di 12 ribu pasar di seluruh Indonesia.

Kemudian Bank BTN juga bekerja sama dengan Gojek untuk memfasilitasi para driver ojek online yang masuk dalam kategori pekerja informal. “Ini semua kami lakukan tentu berdasarkan mandat dari pemerintah bahwa Bank BTN fokus ke perumahan,” kata Haru dalam acara Webinar Economic & Property Outlook akhir tahun lalu.

Tak cuma itu, upaya BTN ini juga sejalan dengan amanah konstitusi di Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kini BTN memiliki berbagai skema KPR yang meringankan konsumen, mulai dari berkolaborasi dengan developer dan instansi terkait dalam menyusun skema kepemilikan rumah. Ada juga pola pembiayaan yang fleksibel dan bisa diakses secara affordable untuk masyarakat dan konsumen.

Misalnya skema rent to own yang memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah untuk menyewa terlebih dulu. Lalu skema pembayaran yang ringan dan menyesuaikan dengan penghasilan konsumen. Lalu ada juga skema starcasing ownership, ada gradasi kepemilikan antar bank dan konsumen. Hal ini kata Haru bisa memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah secara bertahap. BTN optimis tahun 2023 ini penyaluran kredit BTN bisa mencapai 10% hingga 11%.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Bank BTN Mochamad Yut Penta mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir periode 2020-2022, BTN menyalurkan KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sektor informal sebanyak 40.346 unit. Secara rata-rata penyaluran ini 13.149 per tahun. “Untuk 2023, BTN menargetkan penyaluran KPR subsidi sektor informal naik 20% atau 16.138 unit,” ujar dia. Penta menambahkan, tahun ini BTN menargetkan membidik seluruh wilayah keja BTN di Indonesia. Porsi terbesar sekitar 40% berada di wilayah Jawa Barat dan Banten.